Posted by: beraona | March 17, 2012

Mengapa Dira Tome Berani Melawan?

“Saya minta kepada Pak Gubernur untuk berhentilah mempolitisasi semua hal untuk kepentingan politik,” begitu kata Bupati Sabu Raijua, Marthen Luther Dira Tome, dua hari sebelum dilantik menjadi bupati oleh Gubernur Frans Lebu Raya, mewakili Mendagri. Tentu, ada sebab mengapa Dira Tome blak-blakan melontarkan pernyataan keras kepada Gubernur. Di perhelatan Pilgub NTT 2008, Dira Tome menjadi bagian inti dari perjuangan memenangkan Fren. Tapi, mengapa ada pengkhianatan? Mengapa pula sampai saat ini Dira Tome masih berani melawan Lebu Raya?

DIRA Tome memang punya sakit hati dengan Frans Lebu Raya, tapi di kedalaman sukmanya, tak pernah ia menyimpan dendam politik. Meski ia sadar benar bahwa ia mengalami penganiayaan secara politik ketika memilih kembali menjadi Bupati di tanah tumpah darahnya. Pengorbanan yang diberikan secara tulus kepada Lebu Raya ketika sama-sama mendesain kemenangan Fren, ternyata berakhir menyakitkan. Persaudaraan dan persahabatan yang selalu terjalin indah bersama tim sukses Fren, berubah menjadi pengkhianatan. Pertemuan apa saja bersama tim Fren, dan kapan saja, Dira Tome tak pernah alpa. Diskusi berjam-jam di markas Fren hingga menjelang fajar, Dira Tome selalu hadir. Tidak saja memberikan kontribusi pemikiran, tapi juga menjadi penyandang dana, apalagi posisinya saat itu sebagai Kepala Bidang PLS, yang mengelola dana ratusan miliar. Yang luar biasa, memenangkan Fren di Sabu Raijua yang sejak zaman orde baru menjadi basis golkar.
Setelah kemenangan Fren, suasana persaudaraan masih terlihat mesra. Tapi, menjadi tidak wajar ketika Dira Tome mencalonkan diri menjadi bupati Sabu Raijua. Awalnya, ia dijanjikan didukung PDIP, tapi dalam perjalanan, PDIP mengusung figur Piet Djami Rebo, yang diback-up oleh Kepala Dinas PU, Andre Koreh, cs. Dira Tome tidak kehilangan arah. Ia melamar ke Partai Golkar, akhirnya diakomodir karena menempati ranking tertinggi menurut Survei LSI, apalagi ia diidolakan rakyat untuk menjadi Bupati pertama di tanah kelahirannya. Dira Tome pun mulai turun kerja. Memang tidak sulit kerja politik Dira Tome bersama tim suksesnya. Karena dia sudah dikenal dan dipastikan akan dipilih.
PDIP yang mengusung Djami Rebo gerah dengan manuver Dira Tome yang dianggap lawan politik paling membayakan. PDIP mulai bikin blunder. Saban hari bergerak dari desa ke desa menyampaikan keburukan dan kejelekan Dira Tome. Yang paling menyakitkan, menurut Dira Tome, setelah ‘dicopot’ dari Kabid PLS karena menjadi calon bupati Sarai, Gubernur Lebu Raya memerintahkan Auditor Inspektorat NTT untuk mengaudit program PLS di Sabu. Mereka datang ke masyarakat Sabu dan mengatakan macam-macam bahwa PLS itu gagal, dll.

***
ITULAH ceritera awal mengapa Dira Tome berani melawan Gubernur Lebu Raya, termasuk Andre Koreh, yang menjadi orang penting dibalik perjuangan keras memenangkan Djami Rebo. Perseteruan ini sebenarnya tidak harus muncul ke ruang publik jika ada distribusi keadilan terhadap Kabupaten Sarai. Ketika Pemprov NTT menganaktirikan Sabu Raijua, maka sama dengan menyayat luka baru diatas luka lama. Karena itu, ketika pertanyaan Sekda Sabu Raijua, Alex P. Korenguru, soal mengapa Sabu Raijua tidak mendapat alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur dari APBD I NTT, Pemprov kelabakan memberikan klarifikasi. Kepala Bappeda NTT Wayan Dermawan pun menggantung pertanyaan itu dan tak pernah ada jawaban. Dira Tome juga membenarkan kalau kabupatennya tidak mendapat alokasi anggaran tahun 2012.
“Pernyataan yang menilai Pemprov tidak mengalokasikan anggaran untuk Sabu Raijua itu tidak benar. Kita pada akhirnya telah mengalokasikan juga anggaran untuk Sabu Raijua,” kata Lebu Raya,” jelas Lebu Raya.
Menurutnya, Pemprov NTT tidak pernah pilih kasih dalam mengalokasikan anggaran ke setiap kabupaten. “Semua daerah kita alokasikan, tidak ada pilih kasih karena kalau kabupaten di NTT maju berarti provinsi NTT ikut maju,” tegasnya.
Jawaban gubernur memantik protes dari Dira Tome. Ketika dihubungi ia menegaskan bahwa Pemkab Sarai tidak mendapat alokasi dana dari APBD I tahun 2012. “Benar itu, Sabu Raijua tidak dapat alokasi dana dari APBD I tahun 2012. Saya sendiri tidak mengerti kenapa Sarai tidak dapat.Tapi saya biarkan saja, kasih dan tidak juga sama saja,” tegasnya. Ia mengatakan, selama ini, ada dana pun mereka kerja sendiri. “Pengusaha mereka datangkan dari Kupang di Sabu sehingga sulit dikontrol, hasilnya pun amburadul semua,” tegas Dira Tome.
Menurutnya, setelah Ibrahim Medah dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD NTT mengintervensi menanyakan ke Kadis PU Andre Koreh dan Sekda NTT, barulah Sabu mendapat alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 2,5 miliar. “Kalau tidak ada tekanan dari Pak Medah, Sarai tidak dapat apa-apa. Tapi bagi saya sama saja, dapat atau tidak juga sama karena mereka kelola sendiri,” kesal Dira Tome. Karena itu, menurutnya, harusnya Gubermur berkata jujur kepada masyarakat NTT bahwa Sarai tidak dapat alokasi dana APBD I.
Medah membenarkan telah melakukan intervensi sehingga Sarai bisa mendapat alokasi Rp 2,5 miliar. “Setelah mendapat laporan dari Bupati Sabu Raijua, saya cek langsung ke Kepala Dinas PUT, Andre Koreh. Andre membenarkan bahwa tidak ada alokasi khusus untuk pembangunan infrastuktur di Sabu Raijua.Setelah mendapat kepastian jawaban Andre, pada Januari lalu, saya menanyakan kepada Sekda NTT Frans Salem atas ketidakadilan itu.Saya minta Sekda menyampaikan hal ini ke gubernur agar alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Sabu Raijua disertakan dalam Pergub yang kebetulan saat itu belum ditetapkan,” papar Medah.
Nah, atas intervensi itulah, Sabu Raijua mendapat alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, yang diatur dalam Pergub NTT sebesar Rp 2,5 miliar. “Anggaran tersebut diambil dari dana tambahan pemerintah pusat dan besar alokasi untuk Sabu Raijua sama seperti kabupaten lainnya,” tegas Medah.

Andre Koreh ketika dikonfirmasi menjelaskan, koordinasi dan komunikasi menjadi kendala utama alokasi anggaran Pemprov bagi Pemkab Sarai. Pemkab Sarai dinilai tidak merespon proyek-proyek Pemprov yang telah diarahkan. Dampaknya, Pemprov mengevaluasi dan menahan penambahan pembangunan aset infrastruktur di daerah itu. Ia meminta agar Pemkab Sabu Raijua harus berkoordinasi dengan Pemprov dan pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur bagi Sabu Raijua.
“Persoalan koordinasi dan komunikasi itu luas, artinya bagaimana Pemkab Sarai merespon proyek-proyek provinsi di sana, karena Pemprov punya keterbatasan pengendalian.Pemkab Sabu Raijua yang membutuhkan, seharusnya lebih aktif dan komunikatif,” ujar Koreh.
Pernyataan Andre justru memantik amarah Dira Tome. Ia balik menantang Andre Koreh untuk tidak lagi melakukan pembohongan publik. “Pernyataan Kadis PU NTT itu merupakan pembohongan publik.Saya minta untuk berhenti melakukan pembohongan baik kepada publik NTT maupun kepada masyarakat Sabu Raijua,” tantang Dira Tome. Ia juga meminta Kadis PU untuk bisa menunjukkan bukti yang jelas proyek-proyek mana saja yang dilaksanakan secara tidak tuntas oleh Pemkab Sarai. “Kalau dia bilang Pemkab Sarai tidak menjalankan proyek dari anggaran provinsi secara tuntas, dia harus tunjukkan mana yang tidak tuntas itu,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan, selama ini pelaksanaan proyek dari APBD I NTT dilakukan orang-orang titipan Andre yang hanya bertujuan menguras anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sarai. “Jangan menunjuk pengusaha-pengusaha yang datang hanya untuk melakukan korupsi di Sarai. Saya tidak suka tindakan korupsi uang negara yang dialokasikan untuk Kabupaten Sarai. Silakan dilakukan untuk kabupaten lain, tapi jangan untuk Sabu Raijua,” tegasnya.
Ia menjelaskan, sejauh ini ia telah melakukan koordinasi dengan Pemprov melalui Musrenbang dan Rakor. “Kalau bilang kami tidak koordinasi, saya mau tanya apa gunanya Musrenbang dan Rakor,” tandas Dira Tome. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Salah satu buktinya yakni pembangunan pasar di Kabupaten Sarai.”Pembangunan pasar itu hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, bukan karena Andre,” tuturnya.

***
POLEMIK antara Dira Tome dan Pemprov, dalam hal ini Gubernur Lebu Raya dan Kadis PU Andre Koreh,  sesungguhnya karena dendam politik atas kegagalan PDIP di Sabu Raijua, yang didukung dengan segala kekuatan, termasuk finansial. Karena itu, sesepuh Sabu Raijua di Kupang, Abdul Makarim, mengingatkan Gubernur Lebu Raya dan Andre Koreh, untuk tidak bertindak diskriminatif terhadap Sabu Raiua. Solusinya, hilangkan dendam politik karena sangat merugikan rakyat.
“Buang jauh-jauh dendam politik dan harus menjadi bapak untuk semuanya. Kalau tidak orang akan mengatakan bahwa pemimpin seperti itu berwawasan sempit dan berpikiran kerdil,” kata Makarim. Ia juga menegaskan,  “Sebenarnya tindakan Pemprov tidak pantas menggunakan cara mengandalkan kekuasaan dan kepentingan politik dengan mengorbankan kepentingan masyarakat yang lebih besar. Cara-cara demikian tidak dewasa dan tidak mendidik serta merusak sistem,” kritik Ketua MUI NTT ini.
Menurutnya, perlu reformasi cara berpikir para elite di NTT agar lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat. “Jangan karena dendam politik sesaat lalu mengorbankan kepentingan masyarakat.Cara seperti ini tidak mendidik, malah merusak sistem,” tegasnya.

Berdamai

Agar polemik ini tidak berkepanjangan, tokoh agama menyarankan agar Pemprov dan Pemkab Sarai melepas ego dan  duduk bersama menyelesaikan konflik ini secara damai. Kepada VN di Istana Keuskupan, Uskup Agung Kupang, Mgr Petrus Turang, Pr, mengatakan, relasi antara Pemprov NTT dan Pemkab Sarai seyogyanya bukan relasi antara atasan dan bawahan, melainkan relasi sebagai mitra dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dimandatkan masyarakat.  “Karena itu, pemprov dan pemkab Sarai harus kembali menjalin konsultasi yang baik dan harmonis untuk menyelesaikan konflik tersebut. Gubernur dan Bupati harus duduk bersama satu meja untuk menyelesaikan masalah itu,” saran Uskup.
Menurutnya, dengan duduk rembuk bersama secara harmonis, sesungguhnya menunjukkan Pemprov dan Pemkab telah memberikan teladan kepada masyarakat tentang tatacara pengelolahan pemerintahan yang harmonis.
“Tunjukkan kepada masyarakat bagaimana menyelesaikan persoalan dan menyatukan persepsi yang berbeda demi kepentingan masyarakat. Sebagai orang kepercayaan masyarakat, Pemrov dalam hal ini Gubernur dan Kepala Dinas PU serta Bupati Sabu Raijua harus menanggalkan ego pribadi demi terlaksananya amanat yang telah dimandatkan rakyat,” imbuh Uskup Agung.
Saran senada dikemukakan Wakil Ketua Sinode GMIT, Pdt. W. Kameli Maleng. Menurutnya, perlu pola komunikasi yang baik antara Pemprov dan Pemkab Sarai untuk menyelesaikan perbedaan pandangan dengan menghindari bahasa-bahasa emosi yang memperuncing persoalan. Karena dengan pola komunikasi yang harmonis dapat menciptakan suasana yang sejuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Dengan menunjukan cara komunikasi yang harmonis oleh para pemimpin, dapat menjadi contoh yang patut diteladani masyarakat. Pemerintah jangan menunjukan teladan yang kurang baik kepada masyarakat.Sebab pemerintah merupakan harapan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan,” tegasnya.
Nasehat bijak tokoh agama ini diharapkan menjadi senjata pamungkas bagi Lebu Raya, Dira Tome danAndre Koreh untuk mengakhiri perseteruan ini. Tidak ada gunanya berkelahi. Masing-masing masih punya masa depan yang cemerlang di politik dan birokrasi. Harus legowo agar tidak mengorbankan rakyat. (josh diaz)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: