Posted by: beraona | February 29, 2012

ADA APA DI RSUD KUPANG?

RSUD Kupang tak pernah sepih masalah. Selalu jadi kontroversi. Secara internal pun ada duri dalam daging; persaingan posisi jabatan. Pelayanan kepada pasien masih jauh dari standar ideal. Manajemen keuangan dikritisi amat amburadul. Sesungguhnya ada apa di RSUD Prof Dr WZ Johannes Kupang?

SUASANA adem , tenang dan nyaman sempat dialami ketika RS milik Pemerintah Provinsi itu masih dinahkodai dr Husen Pankratius. Di tangan dokter yang humoris ini, kinerja rumah sakit itu luar biasa, tak pernah ada keributan yang meluas. Apalagi harus mendapat kritik yang keras dari DPRD dan juga pemerintah provinsi sendiri, seperti yang sedang terjadi saat ini.

Segala sesuatu diselesaikan secara internal karena gaya kepemimpinan dr Husein yang bijaksana dan benar-benar memperhatikan pelayanan kepada pasien dan masyarakat pengguna jasa rumah sakit. Juga, menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi para dokter, perawat dan para medis. “Kita merasakan suasana kerja yang berbeda ketika Bapak dr Husen menjadi kepala. Tidak ada ribut dan demo seperti sekarang. Kalau sekarang, ada masalah sedikit dokter-dokter langsung demo. Yang terganggu ya pasien dan pengunjung. Kita harap suasana itu bisa terjadi saat ini, tapi sepertinya sulit dengan managemen yang ada,” tutur seorang petugas medis senior di RSUD dalam percakapan dengan VN, Sabtu (18/2).

Sejak dipercayakan kepada dr Alphons Anapaku, suasana yang adem menjadi sesuatu yang begitu sulit ditemui. Berbagai persoalan terkuak secara transparan kepada publik. Borok-borok yang semestinya tidak perlu diekspose, ternyata begitu muda terungkap dari kalangan dokter dan para medis. Yang tidak puas, menggerakan rekan-rekannya untuk mendemo pimpinannya dibawah koordinasi dr Kamilus Karangora.

Yang juga santer dibidik adalah sistem keuangan di RSUD yang tidak transparan. Honor dan tunjangan profesi para dokter menjadi hal yang selalu diributkan. Pun, proses tender pengadaan alat kesehatan (Alkes) di rumah sakit, lebih banyak disorot karena orang yang sama yang selalu dimenangkan, apalagi itu adalah kroni dari sang direktur atau orang-orangnya pejabat tinggi di NTT. Ditempatkannya Anapaku sebagai Direktur pun bukan tanpa kompromi. Ada deal-deal tertentu dengan pejabat tinggi di NTT. Hal yang sama dilakukan di Dinas Kesehatan. Stef Bria Seran, yang sudah 15 tahun menjadi Kadis, juga merupakan orangnya  pejabat tinggi di NTT. Selain loyal, juga karena setorannya jelas.

“Direktur itu kan orangnya pak Frans jadi ada kepentingan yang dititipkannya, makanya belakangan banyak keributan yang tidak perlu terjadi di RSUD. Saya pernah mengalami hal seperti ini ketika mengikuti tender di RSUD. Yang menang kan orang yang dititipkan gubernur. Bukan rahasia lagi ko,” kata mantan anggota DPRD NTT yang kini jadi kontraktor, Karel Yani Mboeik.

Dua  pekan terkahir, RSUD Kupang babak belur dihajar dengan berbagai kritik keras. Di ruang sidang Komisi D DPRD NTT, manajemen RSUD seakan diadili secara terbuka. Manajemennya dianggap amburadul, laporan keuangannya pun dinilai terburuk karena tidak ada rencana anggaran biaya (RAB). Kepala Biro Keuangan Setda NTT, Osbaldus Toda, blak-blakan membeberkan kelemahan sistem keuangan RSUD Kupang. Mulai dari RAB yang tidak jelas, hingga sistem pembukuan (akuntansi) yang amburadul. “RAB dari RSUD tidak jelas. Kita perlu cari tahu dimana letak kekurangan pendapatan dan belanja sehingga bisa menimbulkan utang piutang. Ada banyak kekurangan yang harus dilengkapi karena yang ada hanya laporan realisasi, sementara laporan operasional belum diberikan untuk diperiksa dan dibahas di Biro Keuangan,” tegas Osbaldus

Ia juga meminta pihak rumah sakit mempecepat RAB karena merupakan satu kesatuan dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang akan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). “Kami minta segera memberikan laporan keuangan agar bisa dianalisa dimana letak defisitnya atau utang piutangnya. Juga kuitansi-kuitansi agar menjadi bahan koreksi,” Osbaldus mengingatkan.

Sekretaris Komisi C Syahlan Kamahi mengaku kaget kalau pihak RSUD belum melengkapi data keuangan.“Kami minta data-data tentang keuangan itu segera dilengkapi,” katanya.

Dirut RSUD Kupang, dr Alphons Anapaku, tak banyak bicara soal kritik atas kinerja lembaganya. Ia juga tidak tega kinerjanya diobok-obok. Kepada VN ia hanya menuturkan, “RAB itu ada dan sudah dikonsultasikan ke biro keuangan”. Ia mengatakan, rencana anggaran biaya itu sudah diserahkan dan telah pula dikoreksi oleh Biro Keuangan. Hanya saja, sebut dia, pada saat dikonsultasikan, harusnya diberikan lagi kepada Wadir Keuangan untuk diteliti dan paraf, tapi ternyata Ibu Wadir mendapat musibah, ayahnya meninggal dunia di Ende. Jadi yang bersangkutan izin delapan hari. Sehingga kesannya seolah-olah kami tidak buat RAB, padahal, sebenarnya sudah.

 

Berbahaya

Apapun klarifikasi dari Anapaku, sistem keuangan yang amburadul hingga berdampak pada pelayanan yang kurang baik, sedang jadi diskursus serius. Karena itu, Ketua DPRD NTT Ibrahim Medah mencoba memberi solusi. Medah meminta Pemprov sebagai pemilik untuk proaktif dengan mengalokasikan dana segar bagi RSUD. “Pemprov harus berani menyediakan dana segar atau dana awal dari APBD setiap tahun kepada RSUD untuk menggerakkan seluruh aktifitas atau pelayanan. Kalau dana awal sudah diberikan, tapi ternyata masih defisit juga, berarti ada hal yang berbahaya sekali,” tegas Medah, mengingatkan.

Medah mengatakan, masalah yang ada di RSUD bukan hanya masalah keuangan, tapi juga banyak soal yang berhubungan dengan pelayanan kepada pasien. “Kita sudah sarankan dalam rekomendasi dewan. Keadaan di rumah sakit yang amburadul itu harus segera diperbaiki. Pemprov juga harus serius memikirkan untuk memindahkan rumah sakit itu ke tempat lain,” kata Medah, seraya mengingatkan Pemprov agar lebih proaktif dan berinisiatif meminta data yang dibutuhkan dari rumah sakit. “Tidak adanya RAB merupakan kesalahan fatal karena ini menyangkut keuangan dan kepentingan masyarakat,” katanya.

Medah juga berharap, dengan perubahan status menjadi BLUD, maka harus disiapkan Badan Pengawas (Banwas) dari BLU agar RS tidak selalu mengalami masalah. “Perlu lembaga pengawasan internal, untuk itu segera dibentuk. Semua kebutuhan RSUD juga harus ditender,” tegas Medah.

 

Gubernur NTT Frans Lebu Raya pun sangat responsif atas solusi yang ditawarkan Ketua DPRD NTT. Gubernur berjanji mengalokasikan dana segar tersebut dalam perubahan anggaran. “Kita merespons rekomendasi dari DPRD, terutama soal dana segar bagi RSUD. Kalau dalam alokasi APBD murni tidak mencukupi untuk pembenahan di rumah sakit umum, maka alokasi anggaran akan kita akomodir dalam APBD Perubahan,” tegas Lebu Raya kepada VN.

Gubernur mengatakan, jika rekomendasi yang disampaikan DPRD NTT menjadi kebutuhan penting pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi akan mengalokasikanya dalam APBD perubahan tahun 2012. “Bagi kita, yang penting pelayanan bagi masyarakat dapat berjalan baik dan sukses,” kata Gubernur.

Di simpul ini, idealnya RSUD yang telah menjadi BLUD segera membenahi diri sembari berkaca pada semua kritik yang disampaikan. Pelayanan kepada pengguna jasa RSUD mesti diprioritaskan. Para dokter dan tenaga medis pun harusnya introspeksi diri untuk tidak saja menuntut hak, tapi juga bersama manajemen malakukan pembenahan. Jangan lagi ada dusta diantara sesama dokter agar rumah sakit itu tidak lagi jatuh sakit. (josh diaz)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: