Posted by: beraona | December 19, 2011

QUO VADIS DANA BANSOS NTT?

Kasus dana Bantuan Sosial (Bansos) sedang menjadi pergunjingan serius di NTT. Hampir di sejumlah kabupaten/kota, dana bansos bermasalah. Yang sedang gencar diproses adalah di Kabupaten Sikka. Sejumlah pihak diduga terlibat, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Sikka. Di Setda Provinsi NTT, kasus dana bansos pun merebak. Gubernur dan DPRD NTT diduga terlibat karena penyalurannya tidak sesuai regulasi. Berbagai pihak mendesak kejaksaan tinggi NTT segera proses.

MEREBAKNYA kasus ini bermula dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan NTT atas pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010 pada pemerintahan provinsi NTT. LHP itu menyebutkan, penatausahaan bel anja bantuan sosial pada Biro Keuangan dan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTT belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006. Apalagi, penyaluran itu dilakukan melalui DPRD NTT, yang jelas-jelas menyalahi aturan.  Sebab, dana itu sesungguhnya diperuntukan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Berdasarkan LHP BPKP itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT mulai bergerak, mencari dokumen dana bansos yang melibatkan Gubernur dan DPRD NTT, yang jumlahnya cukup fantastis, Rp1,4 miliar.

“Kami sedang melakukan pengumpulan bahan data dan keterangan (Pulbaket) terhadap pemanfaatan dana bantuan sosial yang dikelola biro keuangan dan biro kesejahteraan sosial sekretariat daerah propinsi NTT,” kata Kepala Kejaksaan Tingggi (Kajati) NTT, Sriyono kepada V-NEWS di ruang kerjanya, kemarin. Ia mengatakan, pengumpulan data bisa dilakukan secara terbuka dan tertutup. “Temuan BPK belum tentu mengandung unsur pidana, karena itu mesti dikaji dan dipelajari. Sesuai pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No 15 tahun 2004 tentang BPK, temuan yang mengandung unsur pidana wajib dilaporkan ke aparat hukum. Tapi kita masih menunggu hasil klarifikasi Inspektorat terkait temuan BPK ,” tegas Sriyono.

Meski demikian, Kejati NTT akan lebih fokus menyelidiki kasus dana bansos ini setelah ada audit invertigasi dari BPKP Perwakilan NTT. BPKP pun merespon dengan menyatakan siap melakukan audit investigasi setelah ada permintaan resmi dari Kejaksaan Tinggi NTT. “Prinsipnya kita siap melakukan audit investigasi (audit kerugian negara) terhadap penggunaan dana bantuan sosial itu, kalau sudah ada permintaan resmi dari pihak Kejaksaan,” kata Kepala Bidang Investigasi BPKP Perwakilan NTT, Irham, kepada V-NEWS di ruang kerjanya.

Menurut Irham, soal DPRD menerima dana bantuan sosial itu, baru indikasi. “Kejaksaan sudah menangani, tapi  kalau kita diminta bantuan untuk melakukan audit investigasi, pasti kita akan bantu. Tapi harus bersurat resmi ke BPKP,”  tegas Irham, seraya menambahkan, setelah ada permintaan resmi, kita telaah lalu meminta hasil ekspose mereka (kejaksaan,red). “Kita akan tanyakan dan kalau ada indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi, maka kita akan lakukan audit investigasi,” katanya.

***

KASUS dana bansos yang disalurkan pemprov melalui DPRD NTT ini, awalnya tertutup rapat. Tapi, ketika Ketua DPRD NTT, Drs Ibrahim Medah, membeberkan bahwa dewan menerima dana bantuan sosial itu dengan total Rp1,4 miliar, muncul desakan agar kasus ini diusut tuntas karena menyalahi aturan. Gubernur Frans Lebu Raya pun tak bisa mengelak; membenarkan pernyataan Medah. Gubernur malah menuturkan, dana itu disalurkan melalui dewan karena dewan mengeluh adanya permintaan bantuan dari masyarakat saat dewan melakukan kunjungan kerja ke masyarakat. Aroma politik pun menyeruak dibalik kasus ini.  ‘Kebaikan hati’ gubernur ini karena ada deal politik tertentu dengan DPRD NTT agar menjadi ‘diam’ terhadap apa saja kebijakan gubernur , termasuk mengamini saja laporan pertanggungjawaban Gubernur.

Apapun klarifikasi Ketua DPRD dan Gubernur, jelas penyaluran dana bansos melalui dewan salah. Sebab, menurut UU No 107 Tahun 2010, mekanisme penyaluran dana bansos harus melalui proposal yang diajukan masyarakat atau kelompok masyarakat kepada pemerintah propinsi melalui Sekretaris Daerah, lalu diverifikasi kelayakannya selanjutnya didisposisi ke dinas terkait untuk menyalurkan dana tersebut. Mengapa Gubernur Lebu Raya dengan sadar mengeksekusi dana itu tanpa prosedur sesungguhnya? Maka tidak salah kalau ada spekulasi, bahwa kebijakan gubernur itu memiliki motif politik, atau ada bargaining politik dengan DPRD NTT. Medah dan Lebu Raya membantah kalau ada kompromi politik dibalik kasus dana bansos itu.

Di tengah desakan publik yang makin menguat agar kejaksaan serius mengusut kasus ini, Iban Medah cepat-cepat memberi penegasan kepada seluruh anggota DPRD NTT agar mengembalikan dana tersebut. Hanya saja, dana itu sudah terlanjur disalurkan ke masyarakat. Medah pun berubah pernyataan, dana bansos itu sudah diserahkan dan ada bukti kuitansi penerimaan dari masyarakat yang menerima. “Dana sudah kita salurkan ke masyarakat, buktinya ada kuitansi penerimaan dari masyarakat. Kuitansi itu sudah kita serahkan kepada pemerintah. Ini juga bukan inisiatif gubernur atau DPRD tapi kesepakatan bersama antara DPRD dan Gubernur,” kata Medah, yang juga Ketua Pertai Golkar NTT ini.

Menurut mantan Bupati Kupang ini, penyaluran dana bantuan sosial  ke DPRD itu adalah respon gubernur terhadap laporan DPRD tentang permintaan masyarakat yang selalu mengeluh kepada anggota DPRD NTT ketika melakukan kunjungan kerja, seperti uang untuk biaya pendidikan, biaya operasi istri atau suami, untuk modal usaha, dll. “Karena dewan tidak memiiki pos anggaran untuk memberi bantuan, maka dewan sampaikan ke gubernur, maka gubernur merespons dengan menitipkan uang itu untuk disampaikan kepada mereka yang minta. Jumlah uang yang dititipkan tidak terlalu banyak, hanya Rp25 juta per anggota,” tegas politisi senior ini.

Medah juga mengatakan, dewan sudah menyerahkan bantuan tersebut kepada masyarakat dan bukti kuitansi pun sudah diserahkan kepada gubernur. “Memang penyaluran bansos ini bukan tupoksi dewan, tapi kami sudah melengkapi kuitansi dari masyarakat yang menerima bantuan dan sudah diserahkan kepada Gubernur. Tinggal Gubernur merapikannya untuk selanjutnya diserahkan kepada BPKP,” kata Medah, dan membantah pendapat para pakar yang menilai bahwa penyaluran bansos melalui anggota DPRD merupakan kompromi politik antara eksekutif-legislatif.

Ketika V-NEWS mengkonfirmasi pernyataan Medah ini dengan Lebu Raya, tidak ada jawaban tegas. Gubernur malah meminta V-NEWS mengecek langsung ke dinas teknis, di Biro Keuangan Setda NTT. “Saya belum mengecek. Nanti saya tanyakan ke instansi teknis karena mereka tidak mungkin memberikan langsuung kepada saya,” kata Gubernur. Ia juga mengatakan, pertimbangan penyaluran dana ini melalui DPRD agar supaya ada pemerataan sebab anggota DPRD adalah perwakilan dari setiap daerah pemilihan sehingga anggota DPRD langsung memberikannya kepada konstituen yang ada di dapilnya masing-masing. “Bagi saya, prosedur itu tidak menyalahi aturan,” tegas politisi PDIP ini.

Yang jelas, menurut Gubernur, pemberian dana bansos  Rp1,4 milyar ke DPRD itu bukan bentuk suap dan  tidak menyalahi aturan tentang sistem pengelolaan keuangan daerah. Malah merupakan bentuk perhatian kepada rakyat.  “Yang terpenting dana itu diberikan kepada masyarakat dan bukti-bukti pemberian dana tersebut ke DPRD sedang diproses,” ujarnya.  

V-NEWS pun berusaha mencari tahu kejelasan kuitansi itu ke Biro Keuangan. Karo Keuangan ketika ditemui di ruang kerjanya, enggan bicara. Ia meminta V-NEWS cek langsung ke Bagian Anggaran. Tapi hasilnya apes. Bagian Anggaran pun tak mau memberikan data. Mereka saling lempar tanggungjawab. Nah, publik bisa menilai, bahawa ada yang sedang tidak beres karena memang tidak ada kuitansi yang diserahkan dari DPRD NTT, seperti kata Medah.

Karena itu, wajar saja analis politik,  hukum dan aktifis LSM menilai, ini adalah bentuk suap pemerintah propinsi NTT kepada DPRD NTT.  “Menurut saya, aliran dana Bansos sebesar Rp1,4 miliar kepada seluruh anggota  dan pimpinan DPRD NTT merupakan bentuk suap dari pemerintah provinsi agar dewan menyetujui kebijakan yang diusulkan pemerintah provinsi,” kata Pengamat Hukum, DR  John Tuba Helan kepada V-NEWS.  Ia mengatakan, dana bansos itu juga merupakan bentuk pemerasan oleh DPRD NTT kepada pemerintah provinsi agar Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Gubernur tidak dipersoalkan. “Saya melihat ini juga sebagai bentuk politik uang yang dilakukan secara rapih oleh DPRD NTT,” ujarnya.

Kata dia, fungsi lembaga legislatif memang menetapkan anggaran, melakukan fungsi kontrol dan legislasi. Tapi menetapkan anggaran bukan berarti menyalurkan anggaran. “Eksekutif yang punya kewenangan untuk menyalurkan dana bansos kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Dinas Sosial. Eksekutif pun memiliki data tentang masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial tersebut,” jelas Tuba Helan.

Kepala Divisi Hukum PIAR, Paul Sinlaeloe, malah mendesak Kejaksaan Tinggi NTT untuk segera mengadakan penyelidikan dan memanggil Gubernur dan seluruh anggota DPRD NTT untuk diperiksa karena dana bansos itu tidak pantas disalurkan melalui DPRD NTT. Bagi dia, pemberian dana bansos sebesar Rp1,4 miliar kepada DPRD NTT merupakan modus korupsi baru.  “Pemberian dana bansos Rp1,4 miliar kepada DPRD Propinsi NTT itu patut diduga sebagai modus korupsi baru yang dilakukan secara bersama-sama antara DPRD dan eksekutif. Pemberian ini juga diduga adalah kado natal bagi anggota DPRD,” tegas Paul kepada V-NEWS.

Pendapat senada juga ditegaskan Pakar Hukum Pidana dari Unkris Kupang, Petrus Yiwa, SH, MHum. Menurutnya, aliran dana bantuan sosial melalui DPRD NTT ada unsur pidana. Apalagi sesuai regulasi dewan tak berwenang menyalurkan dana bansos. Karena itu, pihak yang terlibat, baik gubernur maupun DPRD NTT harus dihukum, bila perlu ditetapkan sebagai tersangka.

“Aliran dana Bansos yang mengalir ke rekening pribadi pimpinan dan anggota DPRD NTT ada indikasi pidana korupsi, sekalipun DPRD menyerahkan kuitansi dari masyarakat penerima dana Bansos kepada pemerintah sebagai bukti penyerahan kepada masyarakat penerima. Tapi, masyarakat tidak bisa percaya begitu saja dengan kuitansi yang dikembalikan oleh DPRD NTT. Kuitansi itu harus disertai dengan bukti fisik penggunaan dana yang diterima masyarakat,” tegas Petrus Yiwa kepada V-NEWS.

Menurutnya, tidak ada alasan kuat bagi anggota dewan untuk menyalurkan dana Bansos kepada masyarakat karena masyarakat yang membutuhkan dana bansos, tentunya melalui mekanisme yang jelas  dan harus ada program dan kegiatannya. “Kalau hanya kuitansi saja yang dikembalikan tanpa bukti fisik penggunaan dana bansos yang disalurkan anggota dewan itu, maka tentu ada indikasi tindak pidana korupsi,” katanya.

Ia mengatakan, karena ada indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi, maka aparat penegak hukum jangan terlalu berlarut-larut dalam penanganan kasus bansos ini karena akan memberikan peluang bagi para pihak yang terlibat untuk merekayasa barang bukti.  “Setiap pemanfaatan dana APBD propinsi harus diikuti dengan laporan pertanggungjawaban gubernur, termasuk dana bansos itu,” katanya.

Ia juga mengusulkan agar aparat penegak hukum harus mempelajari dengan seksama keaslian  kuitansi yang disampaikan pimpinan dan anggota DPRD sebagai bukti fisik penggunaan dana yang diberikan kepada masyarakat. “Siapapun yang terlibat harus dihukum karena semua warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum,” kata Petrus, mengingatkan.  

Kelompok Cipayung, yang terdiri dari GMKI, PMKRI, HMI dan GMNI, juga geram dengan kasus dana bansos tersebut. Karena itu, kelompok Cipayung akan segera melakukan konsolidasi. Mereka melakukan gerakan bersama, baik berupa dialog maupun demonstrasi, yang intinya mendesak kejaksaan tinggi NTT mengusut tuntas kasus ini, dan tidak mendiamkan begitu saja karena kasus ini melibatkan gubernur dan DPRD NTT. Bagi Cipayung, penyauran dana bansos melalui DPRD jelas menyalahi aturan karena dewan bukan lembaga penyalur dana bansos.

Menurut Ketua GMNI, Jovi Nahak, GMNI segera membangun konsolidasi dengan kelompok cipayung untuk secepatnya menyatakan sikap terhadap dugaan korupsi dana Bansos. “Dalam waktu dekat kita akan berkonsolidasi menyikapi kasus ini. Sikap yang akan kita lakukan bertahap yaitu mulai dari dialog, tapi jika tidak diindahkan maka langkah terakhir tentu saja berdemonstrasi,” tegas Jovi.

“Sikap yang akan diambil  PMKRI yaitu melakukan seruan moral melalui media massa dan demonstrasi bila kasus Bansos didiamkan oleh aparat penegak hukum,” kata Ketua  Presidium PMKRI Kupang, Odorikus Goa. Ketua GMKI Kupang, Jhon Liem, malah berjanji akan melakukan penelitian untuk mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan pimpinan dan anggota dewan, juga Gubernur dalam kasus ini, selanjutnya mengambil langkah. “Tentu kita akan melakukan seruan moral berupa demontrasi dan dialog,” katanya.

Sementara Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kupang, Ahyar Abadi, menuturkan, HMI akan menyikapi kasus ini dengan melakukan seruan moral dan dialog dengan aparat penegak hukum agar kasus ini cepat ditangani. “Saya harap kelompok cipayung bersatu untuk melawan hal-hal  busuk yang sering dilakukan politisi busuk didaerah ini,” katanya.  

Lebih Proaktif  

Kalangan pemuka agama pun angkat bicara. Mereka meminta kejaksaan tinggi (Kejati) NTT untuk lebih proaktif mengusut kasus ini karena ini jelas-jelas menyimpang dari aturan, apalagi DPRD tak berwenang menyalurkan dana bansos.

Uskup Agung Kupang, Mgr Petrus Turang,PR  mengatakan, karena penyaluran dana bansos melalui DPRD NTT itu menyalahi aturan, maka kejaksaan tinggi NTT harus lebih proaktif. “Kejaksaan tinggi NTT harus proaktif, jangan menunggu. Kalau jelas itu menyalahi aturan, segera diusut,” kata Mgr Petrus Turang ketika ditemui V-NEWS di Istana Keuskupan Oepoi Kupang.

Uskup juga mengingatkan agar kasus ini tidak dilakukan hanya karena ada kompromi politik antara pemerintah provinsi (baca; gubernur, red) dengan DPRD NTT.   Idealnya, kata Uskup, dana bansos itu disalurkan melalui SKPD yang berurusan langsung dengan masyarakat, bukan melalui DPRD NTT, yang tugasnya mengontrol aliran dana. “Dana bansos harusnya disalurkan SKPD. Kalau melalui DPRD NTT maka rakyat menilai ini sebagai bentuk kompromi politik dan nepotisme antara dewan dan gubernur,” kata Uskup.

Pernyataan senada juga diungkap oleh Sekretaris GMIT NTT, Pdt Benyamin Nara Lulu, M.Th. Ia mengatakan, penyaluran dana bantuan sosial melalui DPRR itu harus diusut oleh aparat berwajib karena menyalahi aturan. “Kita harapkan kepada pihak berwajib (kejaksaan tinggi) usut tuntas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” ujar Pdt. Benyamin kepada koran ini di ruang kerjanya.Ia mengingatkan agar ke depan penyaluran dana bantuan sosial harus dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan agar jangan sampai aturannya mengatur lain, pelaksanaannya lain. “Kalau kasusnya begini, masyarakat mau dibawa kemana. Karena itu penyaluran bantuan dana sosial harus mengikuti aturan. Tidak disalurkan melalui dewan,” katanya. +++  jdz


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: