Posted by: beraona | December 19, 2011

DANA BANSOS DI JALAN SESAT

DANA bantuan sosial (Bansos) ternyata menjadi sumber petaka bagi anggota DPRD NTT. Di tengah keresahan rakyat karena terancam rawan pangan dan kelaparan, dana bantuan sosial malah disalahgunakan. Disalurkan bukan langsung kepada masyarakat yang lebih membutuhkan, tapi disalurkan melalui DPRD NTT. Sebuah kenyataan yang tidak etis dilakukan pemerintah propinsi NTT, di saat sebagian rakyat NTT sedang menderita. Tugas dewan adalah mengawasi dana, bukan menyalurkan dana.

Publik mempesepsi hal ini sebagai upaya sadar pemerintah melunakan DPRD NTT untuk tidak terlalu ngotot terhadap kebijakan yang diajukan pemerintah provinsi. Hal yang tak bisa diterima akal sehat ketika di sejumlah kabupaten aparat hukum sedang gencar memroses kasus dana bansos, seperti di Kabupaten Sikka dan sejumlah kabupaten lain.

Ketua DPRD NTT, Drs Ibrahim Medah, sudah secara terbuka mengakui bahwa pemerintah provinsi mengucurkan dana bansos senilai Rp1,4 miliar kepada anggota DPRD NTT dengan jumlah bervariasi sesuai kapasitas masing-masing. Ketua DPRD mendapat jatah Rp40 juta, Wakil Ketua kebagian Rp35 juta dan anggota ketiban rejeki Rp25 juta.

Gubernur Lebu Raya pun tak bisa mengelak ketika kasus ini diungkapkan oleh Ketua DPRD NTT. Buru-buru ia mengakui kalau dana itu dikucurkan melalui DPRD karena ada laporan dari DPRD ketika turun ke konstituen, lalu ada keluhan dari masyarakat yang membutuhkan bantuan. Gubernur merespon keluhan itu dengan mengucurkan dana bansos. Padahal ini jelas-jelas menyalahi prosedur dan mekanisme.

Menurut UU No 107 Tahun 2010, mekanisme penyaluran dana bansos harus melalui proposal yang diajukan masyarakat atau kelompok masyarakat kepada pemerintah provinsi melalui Sekretaris Daerah, lalu diverifikasi kelayakannya selanjutnya didisposisi ke dinas terkait untuk menyalurkan dana tersebut. Tapi, mengapa Gubernur Lebu Raya dengan sadar mengeksekusi dana itu tanpa prosedur sesungguhnya? Spekulasi pun merebak, bahwa kebijakan gubernur itu memiliki motif politik, atau ada bargaining politik dengan DPRD NTT. Medah dan Lebu Raya membantah kalau ada kompromi politik dibalik dana bansos itu.

Karena itu, wajar saja analis politik,  hukum dan aktifis LSM menilai, ini adalah bentuk suap pemerintah propinsi NTT kepada DPRD NTT. Bahkan, ada yang berani mengatakan, inilah modus baru korupsi yang dilakukan Gubernur dan DPRD NTT.

Kasus ini sedang dilirik Kejaksaan Tinggi NTT, setelah mendapat Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan NTT, bahwa ada unsur korupsi dibalik upeti gubernur kepada DPRD NTT ini. Kita berharap, kejaksaan serius menangani kasus ini agar tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari. Juga, menjadi pelajaran bagi daerah yang masih dianggap bersih dari kasus dana bansos ini.

Kepentingan lebih besar yang harus menjadi perhatian serius adalah kasus ini tidak terulang lagi. Pemerintah provinsi pun tidak lagi terjebak pada kasus yang sama hanya karena ada deal-deal politik dengan DPRD NTT.

Kasus dengan modus yang sama pernah dialami anggota DPRD NTT periode 2004-2009. Saat itu, seluruh anggota DPRD NTT mendapat dana tunjangan komunikasi insentif (TKI) dengan jumlah bervariasi untuk setiap anggota dewan. Publik mendesak agar dana itu dikembalikan. Dewan pun bersedia mengembalikan dana itu dengan sistem mencicil setiap bulan hingga berakhir masa tugasnya di DPRD NTT. Namun, hingga purna tugas di rumah rakyat itu, hanya segelintir saja yang mencicil. Malah ada yang tidak pernah menyicil. Aparat hukum pun diam saja, tidak memproses kasus ini. Kasus ini pun lenyap tak berbekas hingga saat ini.

Belajar dari kasus ini, maka kasus dana bansos yang disalurkan melalui DPRD NTT ini harus menjadi perhatian ekstra serius aparat kejaksaan tinggi untuk diusut tuntas agar kasus dengan modus serupa tidak terulang lagi. Desakan publik agar Gubernur dan DPRD NTT diperiksa harus menjadi komitmen pihak kejaksaan tinggi agar menjadi terang kepada publik.

Rakyat pun harus mengawal kerja aparat kejaksaan agar tidak ‘masuk angin’ hanya karena kasus ini melibatkan para petinggi di NTT; DPRD dan Gubernur. Kalau saja kejaksaan ‘masuk angin’ dan mendiamkan kasus ini, maka perlu ada gerakan people power agar kasus ini diusut tuntas, demi keadilan bagi rakyat NTT. Kejaksaan harus berani mengungkap aliran dana itu, apakah dana itu benar-benar sampai di tangan rakyat, atau sudah hangus di tangan anggota DPRD NTT. Apalagi dana bansos itu disetor langsung ke rekening pribadi anggota dewan. Kalau pun dewan berdalih bahwa ada kuitansi sebagai bukti penerimaan oleh masyarakat, maka harus diusut sampai menemukan apakah kuitansi itu dibuat oleh masyarakat atau direkayasa. Inilah tugas berat bagi Kejaksaan Tinggi NTT.

Tak cuma itu, kejaksan pun harus bisa mengungkap penyimpangan dana bansos ini oleh pemerintah provinsi NTT sejak tahun 2010; untuk menyewa pesawat, helikopter dan melakukan perjalanan dinas keluar  negeri. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT mengenai pendapatan dan belanja daerah NTT 2010 memperkuat dugaan penyimpangan dana tersebut.

Menurut BPK, selama 2010 terjadi ratusan transaksi yang tidak sesuai peruntukan dana bansos sebesar Rp607,3 juta. Dana tersebut dimanfaatkan untuk perjalanan dinas ke Jerman pada 25 Mei 2010 sebesar Rp166,4 juta dan perjalanan dinas ke China pada 16 September 2010 sebesar Rp27,2 juta. Selain itu, dana bansos juga digunakan menyewa pesawat terkait pelantikan Bupati Flores Timur pada 27 Agustus 2010 sebesar 27,9 juta, dan pelantikan Sekretaris Kabupaten Rote Ndao dan Sumba Timur pada 6 September 2010 sebesar Rp46 juta.
Juga digunakan untuk menyewa helikopter sebesar Rp14 juta ke Kabupaten TTU pada 26 Juli 2010. BPK juga menemukan Rp13,3 miliar pengelolaan dana bansos belum dipertanggungjawabkan. Anehnya, dana bansos yang disalurkan ke masyarakat hanya Rp6,5 miliar tapi tidak didukung dokumen memadai.

Celakanya, pimpinan  dan anggota DPRD NTT tak menganggapnya sebagai pelanggaran. Lebih celaka lagi, mereka seperti menutup mata bahwa dewan sedang disorot publik sebagai sarang maling.

Kalau tidak mau disebut sarang maling, maka lembaga dewan harus steril dari segala tetek bengek duit yang tidak sewajarnya dari pemerintah. Kalau tidak ada nomenklatur yang jelas, harus berani ditolak. Integritas diri sebagai wakil rakyat harus ditunjukan dengan tidak gampang dibeli oleh pemerintah untuk kepentingan sesaat, yang berdampak merugikan masyarakat secara keseluruhan. Hilangkan stigma bahwa dewan juga sarang korupsi. Pemerintah provinsi pun harus introspeksi diri, bahwa yang lebih membutuhkan bantuan sosial adalah masyarakat. Salurkan langsung kepada masyarakat, jangan menitip melalui dewan yang dibungkus dengan kompromi politik. Jangan biarkan dana bansos tersesat di jalur yang sesat.

Korupsi di NTT tak akan hilang kalau modus seperti ini terus dilestarikan. Jangan merampok uang yang menjadi hak rakyat . Karena itu, kasus dana bansos ini harus diusut tuntas. (*)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: