Posted by: beraona | April 16, 2012

POLITIK MUTASI, MUTASI POLITIK

MUTASI pejabat di lingkungan birokrasi selalu menjadi santapan kecurigaan. Termasuk mutasi yang terjadi di lingkungan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur belakangan ini.

Politik mutasi sebagai kebijakan—termasuk di dalamnya promosi dan degradasi— adalah perkara yang wajar, bahkan, harus dilakukan dalam tata kelola pemerintahan. Kewenangan itu ada di tangan bupati, gubernur, dan presiden.

Mutasi-mutasi yang kemudian menjadi pergunjingan politik muncul ketika akal sehat publik terganggu mencari jawaban atas motivasinya. Disini yang dipertanyakan macam-macam. Dari soal momentum, kompetensi, kepangkatan,  nepotisme kedaerahan, suku, dan agama.

Gubernur dan bupati adalah jabatan politik karena direkrut melalui proses pemilu. Karena itu, tidak bisa dihindarkan kepentingan politik dari seluruh dinamika tata kelola pemerintahan selama era kepemimpinannya.

Birokrasi diisi para pegawai yang mobilitas vertikal maupun horisontalnya dikelola menurut sistem karir. Mutasi yang melanggar sistem jenjang karir dan kepangkatan itulah yang kemudian dituding sebagai mutasi bermotif politik. Ini tentu salah!

Birokrasi dengan seluruh otoritas dan infrastrukturnya, adalah power politik yang dahsyat! Ingat, betapa Golkar di masa lalu melanggengkan kekuasaan selama 30 tahun karena memasukkan pegawai negeri sebagai onderbouw struktural.

Setiap orang yang ingin menjadi bupati atau gubernur pasti tergoda untuk menguasai birokrasi. Apalagi mereka yang ingin melanjutkan ke periode kedua.

Supaya birokrasi tidak dikelola semata menjadi infrastruktur kampanye para incumbent, publik perlu mengawasi agar mutasi dikelola dalam sistem dan mekanisme karir. Tidak boleh dilabrak. Kapasitas birokrasi NTT yang sangat lemah salah satunya disebabkan oleh kesemerawutan  dalam mutasi.

Politik berurusan dengan simpati dan empati. Simpati gubernur pada rakyatnya dan empati rakyat pada sang gubernur. Mutasi yang terlalu jorok akan berdampak buruk bagi simpati dan empati publik terhadap para pemimpin.

Pemimpin di NTT, gubernur dan bupati, harus sungguh-sungguh mengakhiri kekitaan yang terbukti keliru. Yaitu, kekitaan yang dipersempit ke dalam kekitaan protestan, kekitaan katolik, kekitaan Flores, kekitaan Timor dan segala bentuk kekitaan primordial lainnya.

Rakyat NTT adalah kita semua dari Alor sampai Labuan Bajo, dari Atambua sampai Tambolaka hingga Sabu dan Rote. Itulah kekitaan NTT yang sesungguhnya! (*)

Editorial HU Victory News

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: